This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Thursday, December 28, 2017

Investor Pasar Modal Indonesia Masih Terpusat di Jawa

Pengunjung memotret pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (25/9/2017).
Equity World Medan - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI) mencatat terjadinya peningkatan jumlah investor pasar modal Indonesia sepanjang tahun 2017. Jumlah investor naik dari 894.116 pada tahun 2016 menjadi 1.118.913 pada tahun 2017.

Meskipun demikian, investor pasar modal Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa. Data KSEI per 20 Desember 2017 menunjukkan, investor pasar modal yang berlokasi di Pulau Jawa mencapai 76,55 persen.

"Sebaran investor masih di Jawa, dari angka itu 30 persennya ada di DKI Jakarta," kata Direktur Utama KSEI Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers Ulang Tahun KSEI ke-20 di Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Kemudian, sebanyak 13,08 persen investor pasar modal Indonesia berada di Pulau Sumatera. Investor yang berada di Pulau Kalimantan dan Sulawesi masing-masing menyumbang persentase 3,94 persen dan 3,02 persen.

Adapun investor asal Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai persentase 2,50 persen. Investor asal Maluku dan Papua hanya 0,92 persen.

Friderica menyatakan, KSEI bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan investor di daerah-daerah di luar Jawa. Salah satu upayanya adalah dengan membentuk Desa Nabung Saham.

"Desa Nabung Saham diusung oleh Bursa Efek Indonesia, KSEI, dan BRI untuk mengajak para warga desa berinvestasi di pasar modal," jelas Friderica.

Sebelumnya, KSEI juga melakukan penyerahan Perangkat Baca KTP Elektronik kepada 98 perusahaan yang telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada April 2017. Pemanfaatan card reader ini pun, imbuh Friderica, untuk memberi kemudahan bagi investor untuk membuka rekening investasi, bahkan untuk area terpencil atau yang tidak memiliki kantor cabang di daerah.

Sumber: Kompas.com

PT Equityworld Futures
EWF Medan

Lowongan Kerja Terbaru 2017

Wednesday, December 27, 2017

Daftar Negara yang Melarang Penggunaan Mata Uang Digital Seperti Bitcoin

Ilustrasi Bitcon. (AP via The Guardian)
Equity World Medan - Popularitas bitcoin yang meroket nilainya membuat popularitas mata uang digital atau cryptocurrency juga terkerek naik. Tidak heran jika ada yang menjuluki tahun 2017 ini sebagai tahunnya cryptocurrency.

Namun, di tengah naiknya 'gengsi" bitcoin, timbul sejuta keraguan akan mata uang digital ini baik dari sisi keamanannya serta penggunaannya.

Sejumlah negara kemudian melarang penggunaan mata uang digital seperti bitcoin sebagai alat pembayaran dan transaksi yang sah.

Berikut daftar negara yang melarang penggunaan mata uang digital seperti bitcoin sebagai alat pembayaran dan transaksi yang sah, berdasarkan pantauan Kompas.com yang dihimpun dari berbagai sumber.

1. Nigeria, sejak 17 Januari 2017.
2. China, sejak 8 Januari 2017. Alasan: akan terbitkan mata uang digital sendiri
3. Colombia, sejak 31 Desember 2016. Alasan: khawatir penipuan cryptocurrency
4. Taiwan, sejak 3 November 2015. Alasan: peretasan bitcoin
5. Ecuador, sejak 24 Maret 2015. Alasan: akan terbitkan mata uang sendiri
6. Bangladesh, sejak 22 September 2014. Alasan: menghindari pencucian uang
7. Kyrgyzstan, sejak 4 Agustus 2014
8. Bolivia, sejak 19 Juni 2014
9. Vietnam, sejak 28 Februari 2014. Alasan: bisa digunakan untuk kejahatan dan risiko tinggi untuk investor
10. Rusia, sejak 9 Februari 2014. Alasan: bitcoin digunakan untuk kegiatan ilegal
11. Thailand, sejak 30 Juli 2013. Bitcoin bukan mata uang
12. Maroko, sejak November 2017
13. Korea Selatan, sejak 13 Desember 2017. Alasan: untuk mengotrol keuangannya
14. Singapura, sejak 29 September 2017. Alasan: timbul kendala antarperusahaan keuangan
15. Nepal, sejak 2017
16. Indonesia, larangan berlaku 2018. Alasan: berisiko tinggi alami bubble

17. Israel, mulai 2018.

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas.com, ada berbagai alasan dari negara-negara tersebut melarang penggunaan mata uang digital, terutama bitcoin.

Alasan utama adalah ketakutan negara-negara tersebut akan volatilitas dan ketidakpastian mata uang digital. Selain itu, seperti dikutip dari bitcoinbans.com, alasan lain adalah adanya ketakutan jika mata uang digital digunakan sebagai pembiayaan terorisme.

Sejumlah negara seperti China juga beralasan, melarang mata uang digital lain sebab akan menerbitkan mata uang sendiri.

Ketatnya aturan di sejumlah negara juga membuat banyak peminat mata uang digital yang harus masuk penjara karena dianggap melawan hukum, seperti di Nepal dan Bangladesh.

Jika melihat Jepang, negara yang diprediksi masih lima besar negara ekonomi kuat di dunia hingga 2032 oleh Centre for Economics and Business Research (CEBR) yang berbasis di London, Inggris, negara ini memilih berdamai dengan teknologi.

Alih-alih melarang, Jepang memeluk teknologi dengan cara memberikan proteksi tinggi ke warga negaranya yang menggunakan mata uang digital untuk bertransaksi. Dengan demikian warga Jepang memiliki perlindungan dari bebasnya pasar mata uang digital tersebut.

Mungkin, cara yang dilakukan Jepang ini bisa ditiru. Sebab, kemungkinan negara tidak akan bisa membatasi perkembangan blockchain hingga masa mendatang.

Sumber: Kompas.com

PT Equityworld Futures
EWF Medan

Lowongan Kerja Terbaru 2017

Friday, December 22, 2017

Sebuah Kafe di Singapura Hanya Terima Pembayaran Nontunai dan Bitcoin

Penanda pada jendela mempromosikan mesin ATM Bitcoin
Equity World Medan - Sebuah kafe di Singapura hanya menerima pembayaran secara nontunai. Tidak hanya itu, kafe pertama di Singapura yang menerapkan pembayaran nontunai ini juga menerima pembayaran dengan mata uang digital bitcoin.

Mengutip Business Insider, Jumat (22/12/2017), kafe tersebut bernama Ducatus Cafe, yang dimiliki oleh perusahaan penyedia mata uang digital Ducatus Global. Kafe tersebut berlokasi di Oxley Tower di Robinson Road, Singapura.

Kafe ini sama sekali tidak menerima pembayaran dengan uang tunai. Untuk melakukan pembayaran, konsumen dapat menggunakan kartu kredit, Nets, dan tentu saja mata uang digital.

CEO Ducatus Ronny Tome menyatakan, kafe yang berlokasi di pusat bisnis Singapura ini telah menerima pembayaran dengan bitcoin dan koin Ducatus. Namun, ada rencana ke depan untuk menerima pembayaran dalam mata uang digital lainnya.

"Ide kafe ini berkembang karena kami ingin memastikan orang-orang dapat menggunakan koin Ducatus kami, namun juga bitcoin dan mata uang digital lainnya dalam urusan bisnis sehari-hari," ujar Tome.

Ia menuturkan, saat ini mata uang digital adalah instrumen paling spekulatif di pasar. Akan tetapi, pihaknya ingin membuat mata uang digital sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Koin Ducatus diluncurkan di Singapura pada Januari 2017 lalu. Saat ini, nilai per koin Ducatus mencapai kisaran 0,13 dollar Singapura atau sekitar Rp 1.200.

Dengan mesin ATM mata uang digital yang tersedia di kafe, konsumen bisa menukar uang tunai menjadi bitcoin sambil menunggu pesanan kopi dan roti isi.

Adapun hingga Jumat pagi, nilai bitcoin pada pusat perdagangan Bitcoin.co.id mencapai level Rp 237,4 juta. Sementara itu, nilai bitcoin pada CoinDesk mencapai 14.583 dollar AS atau sekitar Rp 196,8 juta.

Sumber: kompas.com

PT Equityworld Futures
EWF Medan

Lowongan Kerja Terbaru 2017

Wednesday, December 20, 2017

Jokowi Akan Resmikan Kereta Bandara Soekarno-Hatta pada 2 Januari 2018

Suasana di Stasiun Batu Ceper, Tangerang, Kamis (23/11/2017). Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau pengoperasian kereta api (KA) Bandara Soekarno Hatta sebelum beroperasi pada awal bulan Desember 2017 mendatang.
Equity Worrld Medan - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan pengoperasian kereta bandara Soekarno-Hatta akan dimulai pada awal tahun 2018.

Rencananya, kata dia, pengoperasian perdana kereta bandara tersebut akan dires?mikan oleh Presiden Joko Widodo.

"Kereta bandara akan dioperasikan resmi oleh Pak Jokowi pada 2 Januari 2018," ujar dia saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (19/12/2017).

Mantan Direktur PT Angkasa Pura II (Persero) ini menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan pengoperasian kereta bandara PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI), termasuk dari harga tiket awal operasi.

"Kami serahkan kepada KAI untuk operasional awal," kata Menhub Budi Karya.

Kereta bandara nantinya terdiri dari 12 rangkaian kereta yang masing-masing rangkaian memiliki 42 bangku dengan total angkut sebanyak 272 penumpang.

Waktu tempuh untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan kereta bandara diperkirakan selama 54 menit.

Adapun, Rute kereta Bandara Soekarno-Hatta adalah Stasiun Manggarai - Sudirman Baru - Duri - Batu Ceper - Bandara Soekarno Hatta. 

Pada masa pengoperasian awal nanti, kereta Bandara Soekarno-Hatta tidak langsung berangkat dari Stasiun Manggarai lantaran stasiun tersebut masih dalam proses konstruksi.

Sumber: Kompas.com

PT Equityworld Futures
EWF Medan

Lowongan Kerja Terbaru 2017

Monday, December 18, 2017

Tingkat Inklusi Keuangan Indonesia Rendah, Ini Dampak Negatifnya

Ilustrasi
Equity World Medan - Hingga saat ini kondisi akses keuangan di Indonesia dinilai masih kurang menggembirakan. Hal itu tercermin dari rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia.

Survei terakhir yang dilakukan Bank Dunia pada tahun 2014 menunjukkan, inklusi keuangan Indonesia hanya 36 persen. Artinya, dari 100 penduduk dewasa Indonesia, hanya 36 orang yang memiliki rekening pada lembaga keuangan formal.

"Rendahnya tingkat inklusi keuangan tersebut dapat berakibat negatif pada berbagai aspek," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng pada acara seminar nasional tema “Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai sebagai Strategi Perluasan Akses Keuangan Masyarakat” di Jakarta, Senin (18/12/2017).

Sugeng menyatakan, dari sisi masyarakat, eksklusivitas keuangan berdampak pada tidak adanya budaya menabung sehingga masyarakat tidak memiliki dana untuk berjaga-jaga ataupun keperluan di masa depan.

Selain itu, eksklusivitas keuangan juga dapat menutup peluang masyarakat untuk memupuk aset, sehingga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan, serta menyebabkan inefisiensi dalam melakukan transaksi pembayaran.

Dari sisi stabilitas sistem keuangan, eksklusivitas keuangan dapat menghambat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), sehingga berakibat pada kurang optimalnya fungsi intermediasi dari lembaga keuangan.

"Tidak hanya itu, eksklusivitas keuangan juga dapat memperbesar shadow economy atau transaksi ekonomi yang tidak tercatat sehingga rawan menimbulkan tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta mengurangi buffer bagi sistem keuangan apabila terjadi kondisi resesi," jelas Sugeng.

Akhirnya, bagi perekenomian nasional, eksklusivitas keuangan dapat memperlebar kesenjangan sosial, tidak mendukung penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan inefisiensi secara nasional.

Memperhatikan dampak negatif yang dapat terjadi, kebutuhan akan perluasan akses keuangan dipandang BI menjadi hal yang tidak dapat ditunda lagi. Oleh karena itu, pada tahun 2016 yang lalu, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

"Perpres dimaksud diterbitkan untuk memperkuat komitmen para pihak dalam mewujudkan perluasan akses keuangan, khususnya bagi masyarakat unbanked (yang belum tersentuh layanan bank)," ungkap Sugeng.

Target utama yang ingin dicapai melalui Perpres dimaksud adalah kenaikan tingkat inklusi keuangan menjadi 75 persen pada tahun 2019.

Dalam mencapai target tersebut, Strategi Nasional Keuangan Inklusif telah menetapkan 5 pilar, yaitu Edukasi Keuangan, Hak Properti Masyarakat, Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan, Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah, serta Perlindungan Konsumen.

Sumber: Kompas.com

PT Equityworld Futures
EWF Medan

Lowongan Kerja Terbaru 2017

Tuesday, December 12, 2017

PII Targetkan Penjaminan Rp 35 Triliun hingga Akhir 2017

Arus lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek, Selasa (29/8/2017).
Equity World Medan - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) menargetkan untuk menjamin dua proyek baru dan menyalurkan penjaminan total Rp 35 triliun.

Direktur Utama PII Armand Hermanawan mengatakan hingga saat ini perusahaan telah menandatangani perjanjian penjaminan terhadap 13 proyek infrastruktur yang memakai skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Total nilai investasi 13 proyek tersebut mencapai Rp 119 triliun. Sedangkan nilai proyek yang dijamin oleh PII sebesar Rp 30,74 triliun.

"Sekarang lagi diskusi dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPTJ) untuk penjaminan dua proyek baru. Kalau ditambah dua ini totalnya kami menjamin Rp 35 triliun," terang Armand saat ditemui di kantornya, Senin (11/12/2017).

Dua proyek tambahan yang disebutnya adalah konstruksi tol Probolinggo-Banyuwangi serta Jakarta-Cikampek II Selatan.

Selain menjajaki kedua proyek jalan tol tersebut, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu juga aktif mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan proyek berskema KPBU.

Saat ini baru dua proyek pemerintah daerah berskeman KPBU yang mendapatkan penjaminan dari PII; yakni pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Medan dan Rumah Sakit Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Ada juga proyek lain yang tengah dijajaki. Beberapa di antaranya adalah sistem penyediaan air minum di Danau Toba, Medan; Jatiluhur, Purwakarta; dan Semarang Barat; serta pengelolaan sampah di Jakarta.

Sumber: Kompas.com

PT Equityworld Futures
EWF Medan

Lowongan Kerja Terbaru 2017

Monday, December 11, 2017

Deutsche Bank: "Crash" Bitcoin Jadi Ancaman Tahun 2018

Ilustrasi Bitcoin
Equity World Medan - Deutsche Bank menyatakan, mata uang virtual bitcoin dapat menjadi salah satu ancaman terhadap pasar keuangan pada tahun 2018.

Bank asal Jerman tersebut menyusun daftar berisi 30 risiko terbesar bagi pasar untuk tahun depan.

Kepala ekonom internasional Deutsche Bank Torsten Slok mengungkapkan, beberapa risiko yang bakal dihadapi pada tahun depan adalah crash bitcoin, inflasi yang tinggi, dan geopolitik Korea Utara.

Tahun ini, bitcoin menjadi fenomena. Penguatan mata uang virtual ini mencapai 1.000 persen sejak awal tahun dengan nilai yang menguat hingga ribuan dollar AS hanya dalam hitungan jam.

Slok memandang, hingga saat ini pasar tidak terlalu memikirkan dampak besar yang dapat ditimbulkan oleh bitcoin. Ia mengaku khawatir apakah bitcoin dan nilainya yang perubahannya sangat fluktuatif dapat memberikan dampak sistemik terhadap pasar keuangan tahun depan.

"Ini adalah sesuatu yang saya kira pasar keuangan sejauh ini memandangnya sebagai isu kecil," kata Slok seperti dikutip dari CNBC, Senin (11/12/2017).

Dengan nilai yang bergerak begitu dinamis, imbuh Slok, banyak pihak yang membayangkan berapa nilai bitcoin pada akhir tahun ini. Pada tahun 2018, bitcoin akan terus menjadi topik.

Pekan lalu, nilai bitcoin bahkan sempat menyentuh kisaran 19.000 dollar AS atau setara sekitar Rp 256,5 juta. Namun, karena mata uang virtual ini memiliki volatilitas yang tinggi dan minim transparansi, maka banyak kritik yang beredar.

Secara spesifik, tutur Slok, banyak investor mempertanyakan regulasi dan tranparansi mata uang virtual ini.

Sumber: Kompas.com

PT Equityworld Futures
EWF Medan

Lowongan Kerja Terbaru 2017

Thursday, December 7, 2017

Begini Cara Jitu Menjaring Duit Miliarder!

ilustrasi
Equity World Medan - Laporan Kekayaan atau Wealth Report 2016 keluaran Knight Frank menunjukkan, jumlah jutawan dengan aset lebih dari 1 juta dollar AS di Indonesia saat ini sebanyak 48.500 orang.

Sepuluh tahun lalu, atau tepatnya pada 2005, kalangan dengan aset setara lebih dari Rp 13 miliar itu hanya berjumlah 10.800 orang. Hal ini berarti, jumlah jutawan di Indonesia naik lebih dari 400 persen.

Dengan aset sebesar itu, bukan tidak mungkin mereka pikir-pikir hendak putar uang di mana.

Sudah barang tentu, lembaga keuangan perbankan adalah salah satu pilihan bagi kaum berduit untuk menyimpan dan memutar uangnya. Tantangan kemudian adalah sejauh mana bank mengeluarkan jurus-jurus jitu yang mampu menarik perhatian para pemilik uang tersebut.

Digitalisasi yang memudahkan nasabah adalah bentuk kekinian. Dengan cara ini, seseorang tak perlu bersusah payah datang ke bank hanya untuk mendaftarkan diri sebagai nasabah. Lewat bantuan kemajuan teknologi, hal seperti itu cukup dituntaskan dengan sentuhan jari pada ponsel pintar.

Salah satu yang bisa ditawarkan pula adalah kemudahan layanan perbankan 24 jam. Layanan itu harus tercakup dalam program digitalisasi.

Di sisi lain, bank juga menyiapkan tawaran-tawaran untuk membiakkan duit pada investasi-investasi menarik. Mulai dari saham-saham besar, emas, hingga obligasi. Jaminan itu juga berupa keamanan investasi. Perbankan pun menyiapkan riset pasar terkini untuk pengembangan investasi.

Selain itu, kemudahan dalam mengakses layanan wealth management, seperti yang dijalankan DBS, juga menjadi syarat penting dalam mengelola dana kaum kaya.

Bank asal Singapura ini menetapkan bahwa wealth management terbuka lebar bagi nasabah berdana Rp 500 juta melalui DBS Treasures. Namun, di luar itu, DBS juga memiliki wealth management dengan dana mulai dari Rp 50 juta, seperti program DeposiGO.

Bola kini ada di tangan Anda untuk kian menambah penuh pundi-pundi keuangan.

Sumber: Kompas.com

PT Equityworld Futures
EWF Medan

Lowongan Kerja Terbaru2017

Wednesday, December 6, 2017

Menkeu Beri Nilai 7 untuk Ditjen Pajak dalam Perangi Korupsi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang dalam talkshow peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (6/12/2017).
Equity World Medan - Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai Direktorat Jenderal Pajak ( Ditjen Pajak) sudah banyak mengalami perubahan sistem dan layak diberi nilai 7 dalam hal sikap anti korupsi.

"Kalau saya bilang gitu berarti dulu tidak bagus. Menurut saya sekarang sudah di 7. Karena korupsinya sudah enggak sistemik. Artinya itu, sistemnya tidak lagi memperbolehkan dan menyuburkan korupsi ada di lingkungannya. Dan itu saya berani pastikan," ujarnya dalam acara Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Perubahan sistem ini, misalnya adalah melarang pegawai pajak bertemu dengab wajib pajak di tempat yang tidak resmi, seperti restoran atau club. Urusan pajak mesti diselesaikan di kantor atau tempat resmi demi menghindari potensi penyelewengan.

"Kalau melanggar ya dihukum saja, karena (pertemuan) itu create environment. Tidak korupsi itu bukan cuma soal tidak mengambil uang, tapi juga soal tidak mengizinkan potensi penyelewengan masuk ke dalam sistem," imbuhnya.

Menurutnya jika sampai saat ini masih ada korupsi yang terjadi, maka terjadinya secara individual dan sporadis. Sebab itu, korupsi tersebut akan lebih mudah ditangani, ketimbang korupsi yang melibatkan sistem.

Untuk itu, Sri Mulyani juga meminta Ditjen Pajak untuk terus mengevaluasi capaian yang sudah didapat dan bersikap radikal dalam melawan tindak korupsi. Sistem anti korupsi yang sudah berjalan baik mesti diperkuat agar bisa masuk dalam diri individu dan orang lain.

"Perkuat sistem untuk bisa cegah temannya karena korupsi bisa dari mana saja," ujarnya.

Sumber: Kompas.com

PT Equityworld Futures
EWF Medan

Lowongan Kerja Terbaru 2017

Tuesday, December 5, 2017

Agen Laku Pandai Harus Dipastikan Berkelanjutan

Konfrensi pers Microsave Indonesia dan Helix Institute of Digital Finance terkait survei agen laku pandai 2017 di Hotel Grand Hyatt, Senin (4/12/2017).
Equity World Medan - Direktur Microsave Indonesia Grace Retnowati mengatakan, kehadiran agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif atau Laku Pandai di Indonesia harus dibarengi dengan monitoring secara berkala.

Menurutnya, guna mendorong keuangan inklusif tidak hanya diperlukan agen laku pandai dengan jumlah yang banyak, akan tetapi juga harus dipastikan agen tersebut memiliki sisi keberlanjutan.

"Jumlah saja yang begitu besar tidak cukup, harus dipastikan bahwa agen ini sustainable," ujar Grace saat konfrensi pers terkait survei agen laku pandai 2017 di Hotel Grand Hyatt, Senin (4/12/2017).

Menurut Grace, agen laku pandai sebagai perpanjangan tangan dari layanan perbankan, diharapkan lebih banyak (melayani) masyarakat terutama yang masyarakat kelas bawah agar mempunyai akses layanan keuangan formal.

"Kalau tidak bisa datang langsung ke bank, mereka datang ke agen tetap bisa dilayani secara formal sama seperti layaknya kalau mereka ke kantor cabang bank," terangnya.

Berdasarkan hasil survei Microsave Indonesia bersama Helix Institute of Digital Finance, agen laku pandai mampu memberikan layanan perbankan lebih ekstensif atau 67 jam per minggu dibandingkan dengan kantor cabang bank 35 jam per minggu.

Survei ini dilakukan dengan mewawancarai sampel sebanyak 1.300 agen laku pandai dari 15 provinsi di Indonesia sepanjang Juli hingga September 2017.

Kemudian, lebih dari sepertiga agen yang diwawancarai atau sebanyak 33 persen menyampaikan bahwa mereka juga ingin menjadi agen dari bank atau provider keuangan digital yang lain.

Hal ini disebabkan sebagian besar agen tidak mengetahui adanya regulasi yang tidak memperbolehkan mereka menjadi agen lebih dari satu bank atau provider.

Selain itu, 96 persen dari agen di Indonesia adalah agen non-dedikasi yaitu agen yang memiliki usaha lain selain menjadi agen jasa keuangan digital sebagai sumber penghasilannya.

Agen-agen kategori non dedikasi secara signifikan mampu mendapatkan profit lebih tinggi dari usaha keagenannya.

Rata-rata agen di Indonesia melakukan 4 transaksi per hari, sedangkan agen-agen di daerah Jabodetabek mampu melakukan rata-rata 10 transaksi per hari.

Baca juga : OJK Targetkan Jumlah Agen Laku Pandai Tembus 1 Juta pada 2020

Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sarjito mengatakan, pihaknya akan selalu mendorong program inklusi keuangan di Indonesia.

Menurut Sarjito, tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Karena salah satu kunci negara menjadi maju adalah masyarakatnya itu literasi dan inklusi terutama di bidang keuangan jadi financial literate dan inklusi keuangan ini sangat penting sekali," jelasnya.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada September 2017, jumlah agen laku pandai di Indonesia telah mencapai 428.852 agen dari target 1 juta agen laku pandai pada 2020 mendatang.

Kemudian, dari sisi jumlah rekening mencapai 11.808.868 nasabah dengan jumlah outstanding tabungan mencapai Rp 1,3 triliun.

Sumber: Kompas.com

PT Equityworld Futures
EWF Medan

Lowongan Kerja Terbaru 2017

Monday, December 4, 2017

BI Resmikan Gerbang Pembayaran Nasional

Gubernur BI Agus D. W. Martowardojo dalam peresmian Gerbang Pembayaran Nasional di Jakarta, Senin (4/12/2017)
Equity World Medan - Pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan sistem National Payment Gateway atau Gerbang Pembayaran Nasional. Sistem ini berguna untuk menyatukan berbagai sistem pembayaran milik berbagai bank yang berbeda.

Gubernur BI Agus D. W. Martowardojo menjelaskan, selama ini telah terjadi fragmentasi dalam sistem pembayaran. Fragmentasi itu disebabkan oleh keinginan setiap bank mengembangkan sistem pembayaran ekslusif, yang hanya bisa diproses menggunakan mesin EDC miliknya sendiri.

Kondisi tersebut membuat sistem pembayaran di masyarakat, maupun pengelolaannya oleh bank menjadi tidak efisien. Masyarakat butuh banyak kartu pembayaran dari bank berbeda di dalam dompetnya, sedangkan bank harus menyediakan EDC yang bisa membaca kartu debit buatan mereka untuk setiap kasir di toko.

"Karena itu GPN ini jadi penting. Sejak digagas 20 tahun lalu, mulai dari cetak birunya pada 1995-1996. Sekarang kita sudah resmikan dan bisa mulai implementasikan sistem tersebut," ujar Agus dalam peluncuran GPN di Gedung BI, Senin (4/12/2017).

Dia menambahkan, segera setelah peresmian hari ini, maka GPN sudah bisa digunakan. Artinya saat masyarakat pemegang kartu debet milik bank A belanja di toko tertentu, mereka bisa menggunakan kartunya di mesin EDC mana pun; tidak wajib menggunakan EDC keluaran bank A.

Dalam praktiknya GPN merupakan sistem yang dilaksanakan oleh tiga lembaga penyelenggara, yakni Standard, Switching, dan Services.

Standard merupakan proses standarisasi teknologi pembayaran yang saat ini dilakukan oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI); Switching merupakan pemrosesan transaksi yang saat ini dikelola oleh empat lembaga, yakni Jalin Pembayaran Nusantara, Artajasa Pembayaran Elektronik (ATM Bersama), Rintis Sejahtera (ATM Prima) dan Alto; serta Services yang akan dikelola oleh konsorsium bank.

Sumber: Kompas.com

PT Equityworld Futures
EWF Medan

Lowongan Kerja Terbaru 2017