This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Thursday, April 12, 2018

Anies: Pembangunan MRT Tahap II Dimulai Desember 2018

Foto: Lamhot Aritonang
Equity World Medan - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pembangunan jalur kereta mass rapid transit (MRT) Jakarta tahap II akan dimulai pada bulan Desember tahun ini. Tahap II nanti akan menyambungkan stasiun bundaran hotel Indonesia (HI) di Jakarta Pusat hingga Kampung Bandan di Jakarta Utara.

"Tahap I InsyaAllah bulan Maret 2019 akan operasi. Fase 2 groundbreakingnya Desember 2018," katanya saat ditemui di depo MRT Lebak Bulus, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan saat ini pihaknya tengah menyelesaikan detail engineering design (DED) untuk proyek ini agar bisa dimulai proses tendernya pada bulan Agustus nanti.

"Dan pada bulan Desember nanti proses kontrak atau groundbreaking pertama akan kita lakukan," katanya.

Rute jalur MRT Jakarta tahap II sendiri akan banyak menggunakan jalur bawah tanah mengingat rute yang dilalui cukup padat. Hal ini menyebabkan dana yang dibutuhkan untuk membangun MRT fase 2 akan lebih besar dibanding MRT fase 1, meski jalur MRT fase 2 jauh lebih pendek dibanding fase 1, yakni hanya sepanjang 7,8 km.

Setidaknya akan ada 8 stasiun yang dilewati, yang terdiri dari 7 stasiun bawah tanah dan 1 stasiun di atas tanah. Adapun groundbreaking MRT Jakarta tahap II nantinya akan dimulai dari stasiun Monas.

"Kita akan mulai groundbreaking di receiving sub station. Jadi stasiun listrik power dan itu akan ditempatkan di daerah Monas. Jadi yang harus kita kerjakan duluan itu receiving sub stationnya. Diletakkan di dekat Stasiun Monas," pungkasnya.

Sumber: Detik.com

PT Equityworld Futures
EWF Medan

Lowongan Kerja Terbaru 2018
Loker EWF Medan

Monday, April 9, 2018

Mau Garap 8 Blok Terminasi, Pertamina Minta Kejelasan Hak Kelola

Foto: Agung Pambudhy
Equity World Medan - Delapan blok migas terminasi atau yang habis masa kontraknya akan diserahkan pemerintah ke PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Empat di antaranya akan dikelola bersama mitra.

Anak usaha PT Pertamina (Persero) itu masih menunggu kejelasan pemerintah soal hak kelola blok tersebut. Direktur Utama PHE Gunung Sardjono Hadi menyampaikan pihaknya meminta waktu ke Kementerian ESDM untuk memastikan kembali soal aturan Participating Interest (PI) antara Pertamina dan mitranya di blok migas tersebut.

"Jadi Pertamina Persero sudah minta waktu. Arahan dari Pertamina, kita sudah minta waktu ke ESDM untuk melihat kembali untuk review terkait pembelian PI," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2018).

Kejelasan yang dimaksud meliputi soal konsep kemitraan dalam mengelola blok terminasi. Pertamina tidak ingin nantinya ada perbedaan persepsi baik oleh perseroan maupun pihak mitra.

"Kan ini masalahnya divestasi ya. Kita kan berbicara angka supaya tidak terjadi sesuatu salah persepsi. Karena angka ini kan di pemikiran teman-teman exsisting ini kan free. Tidak ada sesuatu yang hitungannya b to b (business to business). Kita ingin memastikan karena kalau memang seperti itu, nggak ada masalah," lanjutnya.

Pihaknya pun melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung untuk memberi pendampingan.

"Arahan dari Pertamina minta PHE standby saja dulu. Kita sedang minta waktu pendampingan BPK atau Kejaksaan Agung. Saya nggak tahu persis. Coba cek ke Pertamina Persero. Supaya kita nggak salah pas ambil keputusan (mengenai PI)," sebutnya.

"Misalnya dalam hal ini BPK menyatakan harus seperti ini (existing free), kita ikutin. Artinya kita nggak melanggar aturan yang ada di dalam Pertamina, karena Pertamina kan BUMN," tambahnya.

Sumber: Detik.com

PT. Equityworld Futures
EWF Medan

Lowongan Kerja Terbaru 2018
Lowongan Kerja EWF Medan

Thursday, April 5, 2018

RUPS BCA: Bagi Dividen Rp 6 T hingga Bajak Direktur Danamon



Equity World Medan - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memutuskan akan membagikan dividen final dari perolehan laba bersih 2017. Keputusan itu disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hari ini.

Corporate Secretary BCA Jan Hendra menjelaskan, para investor memberikan restu perseroan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp 255 per lembah saham. Nilai itu setara dengan 27% dari perolehan laba bersih BCA 2017 sebesar Rp 23,3 triliun.

"Kalau dihitung secara penuh sekitar Rp 6 triliun lebih kita bagikan untuk dividen," tuturnya usai RUPS di Grand Ballroom Kempinsky, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Jan mengatakan, pembagian dividen final itu lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 24%. Hal itu lantaran pertumbuhan laba bersih BCA yang lebih tinggi di 2017 sekitar 13,2%.

Selain itu, rapat juga menyetujui pengangkatan Vera Eve Lim masuk sebagai Direktur Keuangan BCA. Wanita itu sebelumnya bekerja sebagai direktur di Bank Danamon.

"Jadi hanya penambahan direksi saja tidak ada yang berubah. Intinya keputusannya semuanya disetujui oleh pemegang saham," tutupnya

Sumber: Detik.com

PT Equityworld Futures
EWF Medan

Lowongan Kerja Terbaru 2018

Lowongan EWF Medan

Monday, April 2, 2018

Soal Tarif Ojek Online, Kemenhub Tak Bisa Atur

Ojek Online (Foto: Indra Komara/detikcom)
Equity World Medan - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menunggu aplikator penyedia layanan transportasi online untuk melaporkan hasil keputusan soal tarif ojek online (ojol). Minggu lalu, driver ojol menggelar aksi menuntut kenaikan tarif karena dinilai tak mensejahterakan.

"Kita sudah berikan mediasi. Hari ini kita tunggu gimana Grab dan Gojek beri keputusan. Hari ini belum ada announcement (pemberitahuan dari aplikator)," kata Budi Karya dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018).

Menyikapi tuntutan driver online, pemerintah langsung melakukan langkah mediasi bagi driver ojol dan aplikator. Namun pemerintah sebatas sebagai mediator.

"Berkaitan ojek online seperti amanat waktu itu oleh Pak Presiden (Joko Widodo) maka Kemenhub bersama KSP (Kepala Staf Presiden), Menkominfo hanya memediasi agar saudara kita ojek online itu untuk lakukan kegiatan diskusi tentang penetapan hal-hal yang diinginkan," lanjutnya.

Pemerintah tak bisa mengatur tarif ojek online lantaran ojek yang menggunakan basis kendaraan roda dua tak diakui sebagai alat transportasi umum dalam undang-undang transportasi yang berlaku di Indonesia.

Meski tak bisa intervensi aplikator, pihaknya tetap menekankan agar besaran tarif yang ditetapkan oleh aplikator turut mengedepankan kepentingan driver.

"Kita ingin juga sampaikan berkaitan online bahwa yang kita utamakan bagaimana para ojek itu dapatkan suatu perlindungan jumlah tarif yang memadai, itu pun pemerintah tak akan masuk dalam perundingan," jelasnya.

Pemerintah dalam hal ini Kemenhub hanya mengatur tarif taksi online yang tertuang dalam PM 108.

"Tarif taksi tentu sudah kita tetapkan dengan batas bawah. Dentan tetap berlakunya PM 108 maka tarif berlalu untuk taksi online. Sedangkan ojek kita tak ikut. Kita beri kesempatan tarif antara pengemudi ojek dengan Grab dan Gojek," tambahnya

Sumber: Detik.com

PT Equityworld Futures
EWF Medan

Lowongan Kerja Terbaru 2018

Loker EWF Medan