Masih Ada 107 Km Jalan Perbatasan Kalbar Tertutup Hutan Belantara

Equity World Medan - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XI, Direktorat Jenderal Bina Marga terus memacu penyelesaian pembangunan jalan paralel perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat. Jalan paralel sepanjang 850 km tersebut dimulai dari Temajok hingga Batas Kalimantan Barat/Kalimantan Timur dan terbagi menjadi 12 koridor ruas.

Dikutip dari keterangan resmi Kementerian PUPR yang diterima detikFinance, Selasa (27/2/2018), dari total panjang 850 km jalan perbatasan Kalbar, hingga akhir 2017 sepanjang 107 km di antaranya masih dalam kondisi hutan. Sementara jalan yang sudah tembus, sebagian besar kondisinya sudah beraspal, yakni sepanjang 327,48 km, jalan kondisi agregat panjangnya 123,89 km dan jalan tanah 291,04 km.

Salah satu ruas yang ditangani tahun ini adalah ruas I Temajok-Aruk (82,09 km), di mana akan dibangun sebanyak delapan jembatan dengan panjang antara 20-90 meter. Selain itu akan dilakukan perbaikan sebanyak 64 jembatan kayu yang ada.

Ditargetkan untuk pembangunan jembatan baru dan perbaikan jembatan yang ada akan rampung pada tahun ini, sehingga ruas Temajok-Aruk bisa fungsional seluruhnya. Selain itu juga dilakukan penanganan di 12 titik rawan longsor di daerah Simpang Tanjung.

Untuk Ruas II Aruk-Bts. Kec.Siding/Seluas, dari panjang 53,40 km, yang sudah dalam kondisi beraspal sepanjang 39,44 km dan perkerasan tanah 13,95 km. Penanganan pada ruas yang masih berupa tanah akan dilakukan hingga tahun 2019 termasuk peninggian badan jalan sepanjang 2 km pada lokasi rawan banjir yakni di antara Simpang Tapang dan Simpang Take. Perbaikan terhadap 19 jembatan kayu yang sudah lapuk juga dilakukan dengan menggantinya dengan jembatan berupa box culvert.

Untuk penanganan jalan yang belum tembus, pada pertengahan Januari 2018 lalu, Kementerian PUPR dan Zeni TNI AD telah menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan jalan perbatasan Ruas 12 Nanga Era-Bts. Kalbar/Kaltim sepanjang 60 km senilai Rp 178,47 miliar yang ditargetkan rampung tahun ini.

Adapun pembangunan jalan perbatasan Kalbar tersebut ditargetkan bisa tembus seluruhnya pada tahun 2019. Pembangunan yang dilakukan BBBPJN XI dilakukan di seluruh segmen/ruas baik berupa pengaspalan, perkerasan tanah, pembangunan jembatan, dan untuk pembukaan jalan yang masih berupa hutan bekerjasama dengan Zeni TNI AD.

Pembangunan jalan paralel perbatasan memiliki lebar minimal 7 meter dan ruang milik jalan minimal 25 meter. Pembangunan jalan perbatasan memiliki strategis karena selain sebagai fungsi pertahanan dan keamanan negara, juga sekaligus membuka dan menumbuhkan ekonomi kawasan perbatasan.

Sumber: Detik.com

PT Equityworld Futures
EWF Medan

Lowongan Kerja Terbaru 2018

Read More

Bos Mayapada Borong Saham Sentul, Haruskah Investor Ritel Ikut Beli?

Equity World Medan - Dato Sri Tahir, pendiri grup Mayapada, baru saja menyelesaikan transaksi pembelian saham PT Sentul City Tbk (BKSL) dengan nilai Rp 1,17 triliun. Tahir menilai BKSL masih terhitung murah.

Nah, bagaimana dengan para investor ritel? Perlukah ikut membeli saham BKSL?

Direktur Avere Mitra Investama Teguh Hidayat mengatakan, beberapa hal kemungkinan menjadi alasan Tahir mulai melakukan akumulasi pada saham-saham BKSL. Menurut Teguh, hal ini terutama karena Tahir merupakan value investor yang mencoba mengakumulasi saham dengan valuasi yang cukup murah.

Dia menyebut Tahir juga sempat berinvestasi di saham perbankan milik Grup Astra yakni PT Bank Permata Tbk (BNLI). "Ini juga upayanya untuk melakukan diversifikasi," kata Teguh kepada Kontan.co.id, Minggu (25/2/2018).

Menurut dia, kemungkinan Tahir juga berinvestasi di beberapa saham lain yang tak diketahui publik.

Terkait dengan harga belinya di sekitar Rp 300 per saham, Teguh menilai sebenarnya memang masih murah. Bukan berarti bahwa investor ritel yang lain bisa mengikuti jejak Tahir untuk membeli saham properti tersebut.

"Untuk investor seperti beliau, dia memiliki nafas lebih panjang ketimbang investor ritel sehingga tidak masalah untuk disimpan dalam jangka waktu bahkan hingga 5 tahun," kata Teguh.
Apalagi, nilai investasi dari Tahir ini hingga triliunan.

Sebagai investor beberapa hal perlu dicermati apalagi untuk mulai akumulasi terhadap saham-saham BKSL. Yang pertama terkait kapitalisasi pasar. Apakah kapitalisasi pasar perusahaan tersebut lebih kecil daripada jumlah aset bersih perusahaan. Jika memang lebih kecil, investor bisa saja melakukan akumulasi.

Faktor lainnya adalah prospek. Sentul memiliki prospek yang cukup menarik apalagi dengan perkembangan properti di wilayah Cikarang dan Cibubur yang lebih dahulu berkembang. Sentul memiliki potensi yang menarik untuk usaha properti. Terkait hal ini, Teguh mengatakan investor juga mesti bersabar karena toh selama beberapa tahun, saham BKSL tak begitu banyak bergerak.

Pertimbangan lain dari investor adalah dengan adanya beberapa sentimen yang berasal dari infrastruktur seperti kemungkinan terhambatnya proyek light rail transit (LRT) yang mencatatkan banyak kecelakaan dan juga isu-isu politik terkait dengan infrastruktur.

Sumber: Kompas.com

PT. Equityworld Futures
EWF Medan

Lowongan Kerja Terbaru 2018

Read More

Tahun Ini, BNI Pacu Pertumbuhan Kredit Infrastruktur

Equity World Medan - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyatakan bakal memacu pertumbuhan kredit infrastruktur pada tahun 2018 ini. Penyaluran kredit akan difokuskan tidak hanya pada proyek infrastruktur pemerintah, namun juga swasta.

Corporate Secretary BNI Kiryanto menjelaskan, perseroan mengupayakan persentase pertumbuhan kredit infrastruktur tetap stabil, yakni pada kisaran 10-15 persen. Proyek-proyek yang dibidik BNI pun beragam, tidak terpaku hanya proyek pemerintah.

"Bisa dari pemerintah, bisa juga dari swasta," kata Kiryanto ketika dihubungi Kompas.com di Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Selain itu, penyaluran kredit infrastruktur BNI pun dapat berupa sindikasi, yakni bekerja sama dengan bank-bank lainnya. Namun demikian, imbuh Kiryanto, BNI juga dapat secara langsung menyalurkan sendiri kredit infrastruktur.

Meskipun begitu, Kiryanto menyatakan pihaknya tetap selektif dalam menyalurkan kredit infrastruktur ke berbagai proyek. Kredit pun disalurkan dengan tetap menyesuaikan dengan kapabilitas dan kompetensi perseroan.

Secara internal, BNI pun terus menjaga agar kualitas kredit tetap dalam kondisi baik. Ini termasuk rasio kredit bermasalah yang tetap dipertahankan rendah.

"Yang penting proyeknya bagus, prospektif, feasible, dan bankable," ungkap Kiryanto.

Pada tahun 2017, penyaluran kredit BNI sebesar Rp 441,3 triliun. Capaian ini tumbuh 12,2 persen secara tahunan (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 393,3 triliun.

Penyaluran kredit sebesar Rp 345,5 triliun atau 78,3 persen dari total kredit disalurkan ke segmen business banking. Sebesar Rp 71,4 triliun atau 16,2 persen dari total kredit disalurkan ke segmen konsumer.

Untuk kredit segmen business banking, sebesar Rp 134,4 triliun disalurkan kepada debitur korporasi non-BUMN, termasuk penyaluran kredit kepada debitur-debitur di luar Indonesia. Angka tersebut tumbuh 14,9 persen (yoy).

Sumber: Kompas.com

PT Equityworld Futures
EWF Medan

Lowongan Kerja Terbaru 2018

Read More

BTN Akan Kembali Salurkan KPR FLPP

Equity World Medan - Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan kembali menyalurkan Kredit Pemilikan Perumahan (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP). Penyaluran KPR FLPP tersebut akan dilakukan pada tahun ini.

Oleh sebab itu, dalam waktu dekat kedua pihak akan menandatangani nota kesepahaman. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti menuturkan, pihaknya akan mengatur mengenai besaran dan skema penyaluran FLPP yang ditangani BTN. Sebab, sudah ada 40 bank yang melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk menyalurkan FLPP.

”Kami akan atur supaya bank-bank lain FLPP-nya tidak terganggu. Karena begitu, BTN masuk biasanya akan diserap, jadi itu akan diatur,” kata Lana dalam pernyataan resminya di Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Sebelumnya, BTN hanya diperbolehkan menyalurkan KPR bersubsidi dengan skema Subsidi Selisih Bunga (SSB). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, tidak ada larangan bagi bank manapun yang sudah ikut skema SSB untuk tidak boleh menyalurkan KPR bersubsidi dengan skema FLPP.

Baca juga: IMF: Swasta dan Asing Perlu Diberi Peran Lebih Besar dalam Pembiayaan Infrastruktur

Direktur Utama BTN Maryono mengapresiasi langkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR yang kembali memberikan perseroan menyalurkan KPR bersubsidi melalui skema FLPP tahun ini.

"Masuknya BTN ke dalam skema KPR FLPP bisa mendukung program Satu Juta Rumah yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo," ujar dia.

Menurut Maryono, saat ini proses pengajuan menjadi penyalur KPR FLPP sedang dalam proses oleh kementerian terkait. Maryono menuturkan, diharapkan BTN pada semester II 2018 sudah bisa ikut menjadi penyalur KPR FLPP.

Dalam mendukung program Satu Juta Rumah, hingga akhir tahun lalu, BTN telah menyalurkan kredit sekitar Rp 71,34 triliun untuk 666.806 unit rumah. Realisasi tersebut tercatat mencapai 100,12 persen atau melebihi target BTN pada tahun 2017 sebesar 666.000 unit rumah.

Sumber: Kompas.com

PT. Equityworld Futures
EWF Medan

Lowongan Kerja Tebaru 2018

Read More

JPMorgan: Bitcoin Bukan Mata Uang

Equity World Medan - Lembaga jasa keuangan multinasional JPMorgan Chase & Co menyatakan, mata uang virtual bukan mata uang yang efektif. JPMorgan dalam suratnya kepada para klien menyatakan, mata uang virtual hanya masuk akal sebagai lindung nilai dalam portfolio investasi.

"Besarnya volatilitas dari harga mata uang virtual telah membuat penggunaannya tidak praktikal. Hanya orang yang hobi yang menggunakan mata uang virtual sebagai alat tukar," kata JPMorgan seperti dikutip dari Bitcoinist.com, Senin (19/2/2018).

Memang, mata uang virtual seperti bitcoin dan litecoin kesulitan untuk dapat diadopsi sebagai mata uang konvensional. Namun demikian, dalam suratnya tersebut, JPMorgan tidak menyebut sejumlah inovasi potensial seperti Lightning Network yang menggunakan bitcoin atau layanan transaksi litecoin LitePay berbasis Visa yang dapat membuat mata uang virtual bertindak seperti mata uang konvensional.

JPMorgan mengungkapkan, meskipun jika nilai mata uang virtual tidak mudah bergejolak, akan tetap sulit juga untuk menandingi mata uang konvensional. Namun, karena statusnya yang independen alias tidak mengenal batas negara, maka mata uang virtual berpotensi menarik minat vendor atau pedagang di banyak area.

Sebelumnya, CEO JPMorgan Jamie Dimon menegaskan bahwa mata uang virtual adalah fraud alias kejahatan keuangan. "Bukan hal yang nyata, nantinya akan berakhir," kata Dimon.

Dimon pun bercanda bahwa putrinya saja bahkan membeli bitcoin dengan alasan mengikuti tren dan ingin turut menikmati keuntungan dari penguatan nilai bitcoin yang gila-gilaan.

"Saya tidak mengatakan untuk melepas dan menjual bitcoin (senilai) 100.000 dollar AS sebelum anjlok. Ini bukan saran apa yang harus dilakukan. Putri saya membeli bitcoin, kemudian menguat, dan sekarang dia pikir dia jenius," tutur Dimon.

Dalam kesempatan terpisah, Dimon pernah mengatakan pula bahwa fenomena bitcoin sama halnya dengan fenomena bunga tulip pada abad 17 silam. Bahkan, menurut Dimon, fenomena bitcoin lebih parah.

"Itu tidak akan berakhir baik. Mata uang memiliki dukungan legal. ( Bitcoin) akan meledak," ujar Dimon.

Sumber: Kompas.com

PT. Equityworld Futures
EWF Medan

Lowongan Kerja Terbaru 2018

Read More

Chatib Basri: Peredaran Bitcoin Tak Bisa Dilarang

Equity World Medan - Pengamat ekonomi yang juga Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, adanya pelarangan terkait peredaran pelarangan bagi peredaran uang digital seperti bitcoin atau etherum bukanlah sebuah solusi yang tepat.

Menurut Chatib, saat ini lebih baik Bank Indonesia menerbitkan uang digital yang resmi dan mampu diawasi oleh bank sentral.

"Jadi lebih baik dia (BI) create sesuatu yang bisa dimonitor. Saya apresiasi langkah BI. Saya sadar kekhawatiran BI soal Bitcoin. Bitcoin itu sumber dari bubble (gelembung harga), underlying assetnya enggak ada, tapi tidak bisa dilarang," ujar Chatib saat menjadi pembicara pada acara Disruptif Ekonomi Digital di Ritz Carlton, Jakarta, Senin (5/1/2018).

Dengan perkembangan teknologi yang semakin masif, maka diperlukan upaya atau peran bank sentral mengikuti arus teknologi tersebut salah satunya perkembangan uang digital yang saat ini tengah masif.

"Ke depan saya pikir sentral bank harus masuk ke sini (uang digital) karena kalau tidak akan ribet dia," ucap mantan menteri keuangan ini.

Dia mengungkapkan, seperti di Amerika, perusahaan rintisan atau startup yakni Bucket telah melakukan konversi penggunaan uang logam sebagai kembalian di ritel dalam bentuk voucher macam Google Play, maupun Apple Pay

Sebelumnya, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Widjanarko menyebutkan, bank-bank sentral di dunia pun melalukan kajian mengenai mata uang digital maupun virtual. Bank sentral Inggris, misalnya, melakukan kajian mengenai mata uang digital sejak tahun 2016 silam.

"Tujuannya diteliti mungkinkah bank sentral menerbitkan digital currency. 70 persen bank sentral melakukan penelitian itu," sebut Onny di Kompleks Perkantoran BI, Rabu (31/1/2017).

Meskipun demikian, belum ada bank sentral yang menerapkan mata uang digital. Yang ada adalah sejumlah bank sentral melakukan pilot project alias percobaan, seperti di Kanada, Singapura, maupun Ekuador.

BI pun melakukan kajian tersebut. Namun demikian, sebut Onny, kajian tersebut masih berupa kajian awal dan belum ada rencana untuk melakukan uji coba maupun penerbitan mata uang digital.

Sumber: Kompas.com

PT Equityworld Futures
EWF Medan

Lowongan Kerja Terbaru 2018

Read More

Dua Bank AS Larang Pembelian Bitcoin dkk dengan Kartu Kredit

Equity World Medan - Dua bank besar AS, Bank of America (BoA) dan JP Morgan Chase dilaporkan melarang nasabah untuk menbeli mata uang virtual seperti bitcoin dan lainnya dengan menggunakan kartu kredit. Larangan tersebut berlaku mulai bulan Februari 2018 ini.

Mengutip Coindesk, Senin (5/2/2018), JP Morgan memberlakukan aturan tersebut sejak 3 Februari 2018 lalu. Larangan tersebut didasarkan pada kekhawatiran terkait risiko kredit nasabah yang membeli mata uang virtual dengan kartu kredit.

Sementara itu, Bank of America meluncurkan larangan tersebut sejak 2 Februari 2018 lalu. Ketika nasabah diketahui melakukan transaksi pembelian mata uang virtual dengan menggunakan kartu kredit, maka transaksi akan ditolak.

Pihak Bank of America menyatakan, larangan tersebut hanya terbatas bagi kartu kredit. Sehingga, pembelian mata uang virtual dengan kartu debit atau ATM tidak akan terdampak aturan itu.

Bloomberg mewartakan, Bank of America menyatakan pula regulasi antipencucian uang adalah landasan pelarangan tersebut. Seperti JP Morgan, Bank of America pun khawatir dengan kemungkinan nasabah membeli mata uang virtual dengan nilai di atas yang mereka mampu bayar.

Beberapa bank lain di AS juga dilaporkan menaikkan biaya terkait transaksi mata uang virtual dalam beberapa pekan terakhir. Upaya-upaya tersebut juga pernah dipandang terkait dengan diskusi di antara perusahaan-perusahaan keuangan terkait bisnis mereka yang terdampak ekonomi mata uang virtual.

Sementara itu, nilai mata uang virtual dalam sepekan terakhir dalam tren pelemahan. Nilai bitcoin sempat merosot ke level 8.000 dollar AS, per Senin pagi pada pukul 09.00, nilainya mencapai 8.083 dollar AS atau sekitar Rp 107,5 juta.

Nilai ethereum mencapai 823,06 dollar AS atau sekitar Rp 11 juta.

Adapun harga bitcoin cash mencapai 1.116,74 dollar AS, setara sekira Rp 14,9 juta. Harga ripple dan litecoin masing-masing mencapai 0,8079 dollar AS dan 146,32 dollar AS atau Rp 10.745 dan Rp 2 juta.

Sumber: Kompas.com

PT. Equityworld Futures
EWF Medan

Lowongan Kerja Terbaru 2018

Read More

Pakai "Tuyul" Dalam 2 Jam Taksi "Online" Bisa Lakukan 5 Perjalanan

Equity World Medan - FA, tersanga kasus aplikasi "tuyul" atau aplikasi pembuat order fiktif taksi online, mengatakan ia mendapat keuntungan besar tanpa harus repot-repot mengantarkan penumpang dengan menggunakan aplikasi tersebut.

"Sebulan saya bisa dapat Rp 10 juta," ujar dia ketika ditemui di Mapolda Metro Jaya, Kamis (1/2/2018).

FA mengatakan, dengan menggunakan aplikasi tuyul itu dalam sehari ia dapat membuat lima hingga enam order fiktif dalam rentang waktu pukul 14.00 hingga pukul 16.00, artinya hanya butuh waktu dua jam saja.

Hal itu bisa dilakukan karena para pengguna aplikasi tuyul biasanya memiliki lebih dari satu ponsel yang dapat dijalankan bersamaan. Pemilihan waktu beraksi pun bukan tanpa alasan.

"Itu kan jam-jam banyak pelanggan, pas bonusnya gede. Pas cuaca buruk dan tarif mahal pun kami bisa tetap beraksi. Kami juka bikin order yang jaraknya jauh-jauh. Penentuan lokasi awal, kami pakai aplikasi fake GPS," kata dia.

Ia mengatakam, keuntungan itu jauh lebih besar dibandingkan sebelum menggunakan aplikasi pembuat order fiktif tersebut.

"Dulu saya kan mitra taksi online, saya enggak punya mobil, lalu sewa sehari Rp 200.000. Belum lagi beli bensinnya. Buat narik 6 penumpang (6 perjalanan) butuh waktu seharian," kata dia.

Dengan menggunakan aplikasi tuyul para sopir taksi online ini tak perlu repot-repot melayani pelanggan. Mereka tinggal membuat order fiktif, lalu order tersebut diterima oleh dirinya sendiri dengan akun lain dan secara otomatis kendaraan yang terlihat pada GPS di aplikasi bergerak seolah-olah tengah melayani penumpang.

Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Antonius Agus Rahmanto mengatakan, para pengguna aplikasi pembuat order fiktif ojek maupun taksi online memiliki perkumpulan.

Menurut FA, tak ada yang mengkoordisasi hingga terbentuk perkumpulan itui. Menurutnya, perkumpulan para mitra ojek online terbentuk begitu saja atas dasar kesamaan nasib.

Sumber: Kompas.com

PT Equityworld Futures
EWF Medan

Lowongan Kerja Terbaru 2018

Read More

Equity World Medan - Di Indonesia, diperkirakan ada ratusan ribu pengguna mata uang virtual, seperti bitcoin, ethereum, ripple, dan sebagainya.

Padahal, Bank Indonesia ( BI) sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran sudah menyatakan bahwa mata uang virtual bukan alat pembayaran yang sah.

Lalu, bagaimana dengan pengguna yang sudah terlanjur memilikinya? Bank sentral menyatakan, risikonya harus ditanggung sendiri oleh pengguna.

"Kalau sudah terlanjur pegang virtual currency (mata uang virtual), take risk (ambil risiko sendiri), siap-siap untung atau rugi," kata Onny di Kompleks Perkantoran BI, Rabu (31/1/2018).

Onny menyatakan, bank sentral berharap penggunaan mata uang virtual tidak meluas sebelum jelas statusnya sebagai alat pembayaran. Apabila sudah kelas status hukumnya, maka masyarakat yang baru akan memiliki mata uang virtual bisa mengambil keputusan.

"Kalau belum jelas, saran kami jangan, karena volatilitasnya (tinggi)," ungkap Onny.

Onny menuturkan, bank sentral sudah belajar dari beberapa kasus di negara lain, seperti peretasan mata uang virtual di Jepang. Selain itu, pada tahun 2016 pun ethereum pernah kebobolan hingga 50 juta dollar AS.

"Kalau sudah terlanjur, kalau berani ambil risiko silakan. Kalau tidak berani, kembalikan saja ke yang jual," jelas Onny.

Ia pun mengungkapkan, bank sentral memandang mata uang virtual memiliki risiko yang tinggi meski kadang memberi untung besar. Namun, mata uang virtual juga berisiko besar terhadap perekonomian.

"Kalau jumlahnya meluas bisa mengganggu banyak orang dan kalau kena perekonomian dampaknya bisa 5 tahun. Maka dari itu, jangan main-main dengan stabilitas," ungkap Onny.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Komunikasi BI Agusman menyatakan, mata uang virtual memiliki beberapa karakteristik, yakni tidak ada perlindungan konsumen dan berisiko fraud atau terjadi kejahatan.

Di samping itu, mata uang virtual juga tidak ada pengawas yang mengatur dan tidak ada underlying asset yang membantali.

Sumber: kompas.com

PT Equityworld Futures
EWF Medan

Lowongan Kerja terbaru 2018

Read More