Harga BBM Naik, Ini yang Harus Dilakukan Jokowi

Equityworld Futures Medan : Harga BBM subsidi kemungkinan besar akan dinaikkan sebelum tahun ini berakhir. Di lain sisi, sektor transportasi Indonesia menghadapi beberapa permasalahan.
Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi merekomendasikan beberapa kebijakan berkaitan dengan kenaikan harga BBM yang bisa dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Misalnya, pengalihan subsidi BBM untuk pengembangan infrastruktur.
"Diperlukan peningkatan nilai investasi infrastruktur di Indonesia yang saat ini sekitar 5 persen menjadi 7,5persen-10 persen dari PDB," jelas dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Dengan nilai tersebut, Indonesia baru akan dapat mulai menyamai investasi infrastruktur di India (sekitar 7,5 persen PDB) dan di China (sekitar 10 persen PDB).
Juga pengalihan subsidi BBM dalam bentuk insentif, misalnya untuk peremajaan armada truk dengan bunga rendah agar sektor transportasi Indonesia lebih kompetitif. Sampai saat ini, truk dianggap barang komersial (bukan investasi), sehingga dikenai bunga tinggi.
"Perbaikan proses dan fasilitas infrastruktur pelayanan logistik, misalnya di pelabuhan dan penyeberangan, untuk mempercepat arus barang dan armada," tambah dia.
Serta penegakan hukum untuk memangkas ekonomi biaya tinggi dalam transportasi barang. Pemerintah sebaiknya membuka suatu layanan pengaduan (hot line center) mengingat berbagai pungutan tersebut cukup marak.
Dia menjelaskan, kondisi infrastruktur dan fasilitas pelayanan logistik yang tidak memadai yang berdampak terhadap waktu transportasi dan produktivitas armada.
Sebagai contoh, produktivitas armada antara Cikarang-Pelabuhan Tanjung Priok saat ini sangat rendah, terutama karena kemacetan dan antrean. Armada hanya bisa mencapai 14-20 trip per bulan, jadi kurang dari satu trip per hari.
"Dengan jarak Cikarang-Pelabuhan Tanjung Priok hanya sekitar 40 km, seharusnya produktivitas armada bisa 2-3 trip per hari," jelas dia.
Selain itu, kondisi sarana transportasi, terutama truk. Sebagian besar truk yang beroperasi saat ini memang berumur tua, sehingga produktivitasnya rendah dan biaya pemeliharaan (maintenance) tinggi. Diperlukan biaya peremajaan yang tinggi.
Sebagai contoh, jumlah truk yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok dan berumur lebih dari 10 tahun sekitar 12.000 armada. Dengan kebutuhan dana peremajaan truk sebesar Rp1 miliar per unit, maka untuk jumlah tersebut diperlukan dana peremajaan sebesar Rp12 triliun.
"Ekonomi biaya tinggi, terutama karena berbagai pungutan, baik resmi maupun tidak resmi. Pungutan bisa terjadi dalam proses birokrasi maupun di lapangan," jelas dia.